Jokowi: Koruptor Bisa Dihukum Mati Bila Rakyat Menghendaki

Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan wacana hukuman mati bagi koruptor. Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah bisa mengajukan usulan revisi undang-undang yang mengatur hukuman pidana mati bagi tersangka korupsi., namun terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi.

“Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat. Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor itu dimasukkan, tapi sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif”, kata Jokowi pada saat menghadiri pentas antikorupsi di SMKN 57 bersama sejumlah menterinya. (9/12/2019).

Seorang siswa bertanya kepada Presiden Jokowi mengenai hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengapa pemerintah tidak tegas, hanya berupa hukuman penjara, bukan hukuman mati.

“Kalau korupsi bencana alam, dimungkinkan. Kalau nggak, tidak. Misalnya ada gempa, tsunami, di Aceh, atau di NTB kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa (dihukum mati),” ujar Jokowi mejawab pertanyaan tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, Yasonna Laoly menyebut hukuman mati bagi koruptor masih wacana, dan pemerintah masih melihat perkembangan yang ada saat ini.

Salah satu kasus yang sebelumnya menjadi sorotan adalah mantan anggota DPRD Mataram dari fraksi partai Golkar Muhir yang terkena Operasi Tangkap Tangan Kejari Mataram terkait pungli bencana alam. Namun muhir hanya divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta.

“Kalau memang bencanaalam, tapi dia korupsi Rp. 10 juta. Kan ada variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya ada dana bencana alam Rp 100 miliar, dia telan Rp 25 miliar, itu sepertiga dihabisi sama dia, ya itu lain cerita,” kata Yasonna.

Dalam Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah tercantum hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun penerapannya diatur secara khusus.

Pasal 2 UU tersebut berbunyi sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan ayat (2) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter